oleh

Advokat FSKN Datangi Istana Negara, Pemerintah Diminta Hormati Riwayat Tanah Kerajaan

JAKARTA-MEDIA RAJA: Badan Advokasi dan Bantuan Hukum FSKN mendatangi Istana Negara. Pemerintah diminta menghormati riwayat tanah kerajaan yang kini banyak digunakan untuk berbagai kepentingan.

Badan Advokasi dan Bantuan Hukum FSKN mendatangi Istana Negara pada Selasa, 6 Maret 2018. Mereka didampingi Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat dan Sekjen FSKN Hj KRAy Yani Soekotjo. Kehadiran Badan Advokasi dan Bantuan Hukum FSKN diterima bagian Deputi V Kantor Staf Presiden antara lain Irsjad Djuwaeli, Paulus dan Nur Rohim.

Baca juga  http://mediaraja.com/banyak-perkara-perdata-di-keraton-fskn-lantik-pengurus-badan-advokasi-dan-bantuan-hukum-fskn/

Dari Badan Advokasi dan Bantuan Hukum FSKN hadir Ketua Umum KPB Tb Amri Wardhana, Waketum Liswar Mahdi, Sekjen KMS Herman, Wakil Sekjen Pahala Sagala, Bendahara Umum Agus Mulya Sutanto,  Wabendum D Andri  Effendi, Pembela Umum Tommy  Irawan, Ramayati  Brahmana, Heppy Lades Sidabutar, Andrianus Nazara, dan Pembela Umum Yogi  Nathaniel.

Ada lima point yang disampaikan Badan Advokasi dan Bantuan Hukum dalam pertemuan dengan Deputi V Kantor Staf Presiden. Dari lima point, tiga diantaranya menyangkut upaya pembelaan bagi hak-hak kerajaan atas riwayat tanah milik kerajaan atau kesultanan. Pertama, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang telah mengembalikan tanah kepada masyarakat adat di Sumatra Utara yang selama ini dikelola Perhutani.

Baca juga  http://mediaraja.com/penuhi-undangan-keraton-amantubillah-badan-advokasi-fskn-kunjungi-mempawah-kalbar/

“Kedua, memohon kiranya Pemerintah menghormati asal-usul riwayat tanah, terutama tentang tanah milik kerajaan atau kesultanan,” kata Sekjen Badan Advokasi dan Bantuan Hukum FSKN KMS Herman dalam keterangan kepada Media Raja.

Baca juga  http://mediaraja.com/dukung-advokat-fskn-keraton-mempawah-anugerahi-gelar-pangeran-nata-biksa/

“Keempat, meminta ke Pemerintah agar tanah Swapraja dan bekas Swapraja sebagaimana ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberitan ganti kerugian yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah RI No.41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian agar bisa dilaksanakan sepenuhnya,” papar KMS Herman. (MM)

Share:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *