oleh

FKN X Pangkalan Bun (1): Raja dan Sultan Menggugat

Oleh: Mada Mahfud.

Udara dingin akibat hantaman hujan deras sepanjang sore hari, tak menghalangi para Raja dan Sultan se-Nusantara berkumpul di Lapangan Aula Antakusuma, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.  Disaksikan ribuan rakyat, malam itu, 12 Oktober 2016, para Raja dan Sultan dengan lantang mendeklarasikan tuntutan kepada pemerintah agar keraton diberi peran dalam pembangunan bangsa.

Sebuah perhelatan besar terhampar di kota berjuluk Bumi Marunting Batu Aji, 9-12 Oktober 2016. Para Raja, Sultan dan Pemangku Adat se-Nusantara berkumpul dalam acara tahunan bertajuk Festival Keraton Nusantara X.

Kehadiran Raja dan Sultan beserta pengikutnya dengan busana dan segala pernak-pernik kebesaran masing-masing,  sontak mengubah wajah Kota Pangkalan Bun menjadi begitu berwarna. Masing-masing Kerajaan dan Kesultanan menampilkan keunikan budayanya masing-masing. Masyarakat Pangkalan Bun dan wisatawan mendapat sajian pertunjukan ekslusif mulai dari kirab prajurit, pameran benda-benda pusaka,  tari-tarian, pamentasan busana,  kuliner,  diskusi  budaya, hingga musyawarah Raja dan Sultan.

Kirab Budaya yang diikuti berbagai keraton saat Festival Keraton Nusantara X di Pangkalan Bun, Oktober 2016 (Foto: Mada Mahfud).

Raja dan Sultan ingin memperkenalkan modal besar berupa kekayaan dan keunikan budaya nusantara. Mereka menunjukkan kepada generasi muda bahwa nusantara memiliki budaya adiluhung.

Jika acara kesenian berlangsung lembut, tidak dengan Musyawarah Raja dan Sultan pada 11 Oktober 2016.  Acara berlangsung seru. Dengan formasi duduk melingkar layaknya Konferensi Meja Bundar, sekurang-kurangnya 37 Raja dan Sultan se-Nusantara menyampaikan kritik keras terhadap abainya perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Raja dan Sultan menuding pamerintah melupakan jasa besar  leluhur mereka yang  rela mengucurkan harta, darah, dan nyawa dalam peperangan bersenjata mengusir Belanda.

Musyawarah Raja, Sultan, dan Pemangku Adat saat Festival Keraton Nusantara X di Pangkalan Bun, Oktober 2016 (Foto: Mada Mahfud).

Dalam perlawanan di tingkat nasional era 1900-an,  sumbangan besar Raja dan Sultan juga berlanjut. Mereka  berganti peran dengan menguras harta benda guna mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tak berhenti di situ, para Raja dan Sultan juga menyerahkan wilayahnya untuk bergabung dengan NKRI.

“Kita menyerahkan segalanya yang kita punya. NKRI itu dulu tidak memilliki wilayah, kemudian atas kesepakatan dengan Ir Soekarno, para Raja dan Sultan menggabungkan wilayahnya sehingga NKRI memiliki wilayah,” kata Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari atau yang lebih dikenal sebagai Gusti Moeng, Sekjen Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN) dalam musyawarah yang berlangsung di Ballroom Hotel Swiss Bell In, Pangkalan Bun.

Peserta Musyawarah Raja, Sultan, dan Pemangku Adat membacakan hasil musyarawah. (Foto: Mada Mahfud).

Sayangnya, kemesraan antara Kerajaan dan Kesultanan dengan negara, hanya berlangsung singkat. Jika pada awal Pemerintahan Presiden Soekarno, Raja atau Sultan otomatis menjadi Kepala Daerah, setelah itu tidak lagi.

“Begitu Raja atau Sultan wafat, Kepala Daerah di drop dari pusat. Raja dan Sultan tidak lagi memiliki peran apa-apa. Kita dilupakan, habis manis sepah dibuang,”sentil Gusti Moeng.

GKR Wandansari atau Gusti Moeng saat memberikan sambutan dalam FKN X Pangkalan Bun 10 Oktober 2016 (Foto: Mada Mahfud).

Pernyataan senada juga disampaikan Raja Gowa Andi Madussila Daeng Manyonri Karaeng Katangka Sultan Alauddin II. Raja Gowa ke-37 ini mengungkapkan ayahnya, Andi Idjo Daeng Mattawang hanya berkuasa sebagai Kepala Daerah selama dua tahun.

Getaran kekecewaan juga meluncur dari Hidayatullah Mudaffar Sjah, penerus Kesultanan Ternate. “Kita tidak lagi mendapat bantuan apa-apa dari Pemerintah. Untuk datang ke Festival Keraton Nusantara ini, kami harus mengusahakan sendiri karena tidak ada bantuan dari Pemerintah Daerah,” katanya.

Kekecewaan sudah menguar sejak ayahnya Sultan Mudaffar Sjah masih berkuasa. Sebentuk kekecewaan dilakukan dengan mengibarkan bendera Kesultanan Ternate di istana mereka. “Kenapa pemerintah melupakan peran leluhur kami yang berjuang mengusir penjajah dengan mengorbankan harta dan nyawa demi martabat bangsa,” seru Hidayatullah.

Hidayatullah menuntut dilibatkannya Kesultanan Ternate dalam pembangunan daerah sehingga kehidupan kesultanan tak lagi menderita. “Kita tidak meminta peran seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita cukup menjadi Kepala Daerah, bukan Kepala Pemerintahan Daerah,” tuntutnya.

Deklarasi Raja dan Sultan

Tuntutan para Raja dan Sultan di Pangkalan Bun kemudian dituangkan dalam Deklarasi Kutaringin. Nama Kutaringin merujuk Kesultanan Kutaringin yang menjadi tuan rumah Festival Keraton Nusantara X di Pangkalan Bun.

Deklarasi Kutaringin dibacakan saat penutupan FKN X di Lapangan Aula Antakusuma. Dengan pakaian kebesaran hitam-hitam, Pangeran Arsadinsyah dari Kesultanan Kutaringin membacakan deklarasi di atas pangung di hadapan para Raja dan Sultan se-Nusantara.

“Kami para Raja dan Sulan menuntut peran baru bagi kami dalam proses pembangunan bangsa dan negara sehingga tidak sekedar jadi penonton. Kami menuntut komitmen Pemerintah dengan leluhur kami di saat mendirikan NKRI untuk tidak diingkari,” kata Pangeran Arsadinsyah.

Para Raja dan Sultan se-Nusantara saat penutupan Festival Keraton Nusantara X di Pangkalan Bun, 12 Oktober 2016 (Foto: Mada Mahfud).

Bambang Purwanto, Bupati Kotawaringin Barat dalam acara yang sama mengakui tingginya peranan Kerajaan dan Kesultanan dalam pembentukan NKRI. Namun dia mengingatkan tuntutan para Raja dan Sultan harus disampaikan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Ibarat peribahasa Menarik Rambut Dalam Tepung. Harus hati-hati jangan sampai rambut putus dan tepung berantakan,” kata Bambang Purwanto diplomatis.

Tuntutan tidak hanya dilakukan Raja dan Sultan yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN).  Mereka yang tergabung dalam Yayasan Raja dan Sultan Nusantara (Yarasutra) juga melakukan hal serupa. Yarasutra meluncurkan deklarasi pada September 2016 lalu di Sulawesi Selatan.

“Kami ada sebelum kamu ada. Kamu ada karena kami akui kamu ada. Tidak ada alasan buat kamu untuk tidak mengakui kami,” tutur Sekjen Yarasutra Mas’ud Thoyib Adiningrat membacakan deklarasi.

Kata pengganti kamu adalah menunjuk Pemerintah NKRI. Sementara kami untuk menggantikan kata Kerajaan dan Kesultanan.

PNA Masud Thoyib, Sekjen Yayasan Raja Sultan Nusantara (Foto: Mada Mahfud).

Sementara Sultan dan Raja yang tidak bergabung dengan FKIKN dan Yarasutra, menyuarakan eksistensinya lewat organisasi yang mereka bentuk antara lain Catur Sagotra Nusantara, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), dan Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara (Silatnas).

Catur Sagotra adalah yang tertua. Paguyuban ini mulai aktif pada tahun 1990-an yang mewadahi empat keraton yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Setelah anggotanya berkembang meliputi Keraton Cirebon, Aceh dan Bali, namanya berubah menjadi Paguyuban Catur Sagotra Nusantara.

“Kita hanya mengedepankan pertunjukkan tari-tarian keraton yang kita miliki,” kata KRAy T Sritapi Suryoadiputri, Ketua Periodik Paguyuban Catur Sagotra Nusantara.

KRAy T Sritapi Suryoadiputri, Ketua Periodik Paguyuban Catur Sagotra Nusantara.

Pemerintah bukannya berdiam diri. Serangkaian peraturan dihadirkan guna menunjang kelangsungan hidup keraton  seperti UU Nomor 5  Tahun 1992 Tentang Perlindungan Cagar Budaya. UU ini dipertegas dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Permendagri ini menjadi payung hukum pemerintah untuk mengucurkan dananya bagi pelestarian dan pengembangan keraton. Namun dalam praktiknya sulit bagi pemerintah menjalankan fungsinya karena organisasi internal keraton yang belum solid.

“Pemerintah Presiden Jokowi sulit menjalin komunikasi dengan keraton karena banyaknya Forum Raja dan Sultan. Seringkali satu keraton juga ada beberapa Raja dan Sultan. Ini yang membingungkan pemerintah,” kata Hj RAy Yani Soekotjo, Plt Sekjen Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) yang aktif menjalin komunikasi dengan Staf Kepresidenan.

Hj RAy Yani  mengungkapkan ada upaya dari Pemerintah Pusat untuk melakukan akreditasi terhadap para Sultan dan Raja. Akreditasi ditujukan agar pemerintah bisa memilah mana Raja dan Sultan yang valid atau yang hanya sekedar mengaku-aku.

Gusti Imansyah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat yang juga Sekertaris Festival Keraton Nusantara X Pangkalan Bun menegaskan Pemerintah Daerah sebenarnya ingin membantu keraton. Hanya kendalanya banyak keraton enggan mengurus syarat administratif.

“Pemerintah Daerah sulit mengucurkan dana kepada keraton karena banyak yang belum berbadan hukum. Dalam administrasi pemerintahan, dana hanya bisa disalurkan ke badan hukum,” tegasnya.

Tentu tak ada gunanya saling sindir antara Raja dan Pemerintah. Keduanya perlu mencari titik temu sehingga kebangkitan keraton yang mengusung budaya nusantara, tersalurkan. Bagaimanapun, sebuah bangsa yang maju adalah bangsa yang berpegang teguh pada akar budayanya. (Mada Mahfud)

(Sebelumnya artikel ini di muat di Majalah Kabare edisi Desember 2016)

 

 

 

Share:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *