oleh

H Huzrin Hood, Restorasi Kesultanan Bintan dan Pencetakan Koin Dinar Emas

JAKARTA, MEDIARAJA.com-Kesultanan di era NKRI jelas bukan lagi penguasa teritorial. Namun format baru kesultanan belum sepenuhnya jelas karena memang ada beberapa variasi dalam praktiknya. Bagi Kesultanan Bintan, restorasi kesultanan perlu dilakukan sehingga seorang sultan turut berperan dalam menegakkan keadilan, menegakkan syariah dan sunah, serta menjadi teladan masyarakat.

Mediaraja.com berbincang dengan H Huzrin Hood beberapa waktu lalu di Jakarta. Mantan Bupati Kepulauan Riau tersebut menyatakan didapuk sebagai pemangku adat Bintan pada 10 Desember 2007 guna memangku warisan Kesultanan Bintan. Tugas utamanya mengembalikan kemasyhuran Kesultanan Bintan.

H Huzrin Hood lalu dikukuhkan menjadi Sultan oleh para zuriat dan kerabat Kesultanan Bintan pada pada 12 Desember 2012. Ia dianugerahi gelar Sri Paduka Tri Buana.

Paska pengukuhan, Sultan Huzrin Hood lalu memperbaharui nama kesultanan menjadi Kesultanan Bintan Darul Masyhur. “Keputusan ini merupakan hasil musyawarah dan saran penasehat Raja-Raja Melayu Malaysia dengan niat menunjukkan restorasi dari Kesultanan Bintan yang selama ini kurang berfungsi,” kata Sultan Huzrin.

Tak berhenti di situ, serangkaian terobosan dilakukan. Pertama, mencetak dan mendistribusikan dinar emas dan dirham perak. Kedua, menyelenggarakan pasar muamalat. Ketiga, Program Perwira Bintan. Keempat, menggulirkan program Jawara Bintan. Kelima, mendirikan baitul mal. Keenam, menyelenggarakan Sholat Jumat, Iedul Adha, dan Sholat Iedul Fitri.

“Semua program ini sudah bergulir sejak 2013,” tutur Sultan Huzrin.

Pencetakan dan distribusi dinar emas karena uang koin jenis ini memiliki nilai intrinsik yang nyata sehingga lebih aman dari jebakan ekonomi kapitalis. “Uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik karena itu Kesultanan Bintan menginisiasi penggunaan dan pencetakan koin dinar emas serta dirham perak sebagai mata uang riil berbasis komoditi,” kata Sultan Huzrin.

“Dan lanjutannya adalah menghidupkan kontrak-kontrak perdagangan yang adil dan nir-riba. Restorasi muamalat ini jalan keluar dari krisis multidimensi yang menimpa masyarakat modern sebagai dampak langsung dan nyata sistem ribawi,” tegasnya.

Program kedua adalah membangun Pasar Muamalat. Program ini dinilai Kesultanan Bintan sebagai program yang sangat penting karena pasar adalah instrument dalam kehidupan masyarakat. Pasar dirancang terbuka dan bebas diakses pedagang. Uniknya, pasar ini bebas dari pungutan sewa.

“Kita sudah membangun pasar muamalat antara lain Pasar Sultan di Tanjung Pinang, ini pedagang bebas dari pungutan sewa, pejak, retribusi, klaim tempat atau kepemilikan pribadi,” ujar Sultan Huzrin.

Sistem pasar muamalat ini, diklaim Sultan Huzrin mendorong pedagang tak terjebak sistem kapitalistik ribawi modern yang berwatak monopoli. “Pasar-pasar muamalat terbuka ini memberi kesempatan yang sama bagi pedagang untuk mencari nafkah. Tidak perlu ada kekhawatiran soal keterbatasan modal, pungutan liar berbagai pihak, dan ancaman dikejar-kejar aparat penertiban,” jelasnya.

Program ketiga, Pendidikan Perwira Bintan. Program ini merupakan beasiswa untuk umum. Tujuannya mendidik pemuda Bintan menjadi pelopor perubahan di masyarakat. “Pendidikan ini berniat membentuk masyarakat guna menegakkan perdagangan non ribawi yang In Sya Allah membawa rahmatan lil alamin,” papar Sultan Huzrin.

Ketiga program diatas didukung program keempat yaitu Jawara Bintan yang merupakan kepanjangan Jaringan Wirausahawan dan Pengguna Dinar Dirham Nusantara. Jaringan ini menjadi ajang silaturahim dalam membangun kerjasama perdagangan.

“Pihak kesultanan menjembatani komunikasi antara Jawara Bintan dengan pedagang dari daerah lain seperti dengan Tumasik (Singapura) dan Malaysia. Tujuannya membangun poros perdagangan yang solid berbasis koin dinar emas dan dirham perak,” terang Sultan Huzrin. (Mada Mahfud)

Share:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *