oleh

Ini Dia, Ormas Keraton Terdaftar Yang Dilaporkan Mendagri ke Presiden

Oleh: Mada Mahfud.

Banyaknya ormas keraton menjadi pertanda positif bergairahnya raja-raja di Nusantara untuk menghidupkan dan mengembangkan budaya lokal yang dibangun para leluhur mereka. Namun di sisi lain, banyaknya ormas membuat pening Istana Negara karena harus meladeni permintaan sejumlah ormas keraton untuk beraudiensi satu per satu. Padahal ormas keraton sebagian besar anggotanya adalah keraton yang sama. Mendagri pun kemudian diminta untuk melaporkan ormas keraton yang terdaftar di pemerintah kepada presiden. Mau tahu daftarnya? ikuti penelusuran mediaraja.com di bawah ini.

Presiden dalam beberapa waktu terakhir, begitu mesra bergandengan tangan dengan FSKN Sultan Sepuh. Itu terlihat pada gelaran Festival Keraton Nusantara XI di Cirebon yang merupakan kerjasama antara FSKN pimpinan Sultan Sepuh XIV dengan Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN) yang dikomandoi Sekjen Gusti Moeng.

Gelaran tersebut sukses besar. Presiden hadir di hadapan para raja-raja dari berbagai daerah di Nusantara dalam penutupan FKN XI di Taman Air Goa Sunyaragi Cirebon, 18 September 2017. Dalam pidatonya, Presiden menjanjikan peran baru bagi keraton di era terkini. Presiden tak merinci apa peran baru keraton dan menjanjikan mengundang para raja ke istana untuk sama-sama membahas format apa yang bisa diperankan para raja.

Baca juga: http://mediaraja.com/presiden-janji-bahas-peran-baru-keraton-perjuangan-sultan-dan-raja-nusantara-mulai-berbuah/

Para raja yang dimotori Sultan Sepuh XIV tanpa kenal lelah, menggelar pertemuan untuk menampung aspirasi para raja yang akan dibawa dalam audiensi dengan Presiden di Istana Negara. Janji Presiden ditepati dengan pertemuan Presiden dan para raja di Istana Bogor pada 4 Januari 2018.

Lihat juga: https://www.youtube.com/watch?v=I-orp5MVnZk

Tentu, mesranya Presiden dengan FSKN Sultan Sepuh XIV, mengundang keinginan yang sama dari ormas keraton lain. Dan jelas, itu sah-sah saja. Permohonan untuk beraudiensi dengan presiden pun dilayangkan sejumlah ormas keraton lain.

Dalam posisi ini, Istana Negara menjadi heran. Timbul pertanyaan, sebenarnya ada berapa ormas keraton, bukankah Presiden sudah bertemu dengan para raja di Istana Bogor?

Berdasarkan informasi yang diperoleh mediaraja.com dari sumber yang terpercaya, Kemendagri kemudian mengirimkan data-data  yang mereka miliki ke Istana. Kemendagri dalam kaitan dengan hal ini, adalah kementerian yang berwenang mengawasi dan membina ormas.

Dari penelusuran mediaraja.com, ormas keraton yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri adalah Madukara, Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara (FSKN), Yayasan Pamanah Rasa Nusantara, Yayasan Raja Sultan Nusantara (Yarasutra), Yayasan Kedaton Nusantara, dan Badan Pengurus Silaturahmi Raja Sultan Nusantara (BP Silatnas). Nama-nama ormas ini dilaporkan Kemendagri ke Istana  sebagai ormas yang terdaftar di Kemendagri. Rujukan Kemendagri tentu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas keraton yang ada di tangan mereka.

Nah yang menarik, FSKN mana yang terdaftar di Kemendagri, mengingat kini terdapat dua ormas keraton dengan singkatan sama: FSKN. Jika menilik pengakuan keduanya, FSKN yang yang terdaftar di Kemendagri adalah FSKN Gusti Tedjowulan. Sedangkan FSKN Sultan Sepuh XIV tidak mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri.

Baca juga: http://mediaraja.com/dualisme-fskn-tak-terhindarkan-sama-sama-berbadan-hukum/

Dalam posisi perlu tidaknya SKT, FSKN Sultan Sepuh XIV memandang SKT tak lagi diperlukan mengacu UU Ormas No 17 Tahun 2013. FSKN Sultan Sepuh XIV merasa sudah cukup disahkan Menteri Hukum dan HAM sebagai ormas berbadan hukum sehingga tak perlu lagi mengurus SKT ke Kemendagri.

“Ormas Berbadan Hukum tidak perlu diurus SKT lagi. Jika sudah ada ada SK Menkumham, tetapi memakai SKT lagi, itu artinya tidak mengerti amanat UU Ormas No 17/2013,” kata Ketua Badan Advokasi dan Bantuan Hukum FSKN Sultan Sepuh, Tubagus Amrie Wardhana, SH, MH yang juga Sekjen Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten.

Sedangkan FSKN Gusti Tedjowulan memandang SKT tidak hanya menyangkut persoalan hukum saja terkait UU Ormas No 17/2013 melainkan hubungan langsung dengan Kemendagri. “Kita melihat Kemendagri sebagai pengawas dan pembina ormas, jadi kita daftarkan dan kita sudah memiliki SKT Kemendagri,” kata Ketua 2 FSKN Gusti Tedjowulan, Datu Dissan Maulana.

Baca juga: http://mediaraja.com/fskn-gusti-tedjowulan-tunjukkan-miliki-skt-mendagri/

Selanjutnya, tentu menarik untuk disimak, apakah data-data ormas yang dikirimkan Kemendagri ke Istana akan berpengaruh  terhadap ormas keraton? (MM)

Share:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *