oleh

Ketua Bakum MAKN, KMS Herman Bertekad Kembalikan Hak Kesultanan Bulungan

JAKARTA, MEDIA RAJA- KMS. Herman, SH., MH., M.Si., CLA terpilih sebagai Ketua Badan Hukum Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN). Ia bertekad membela hak-hak Kesultanan/Kerajaan yang terampas.

KMS Herman resmi dilantik sebagai Ketua Badan Hukum MAKN periode 2019-2024 pada 4 Oktober 2019. Pelantikan berlangsung pada 4 Oktober 2019. Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) dinahkodai Yang Mulua (YM) Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pamecutan, SH selaku Ketua Dewan Kerajaan, YM Dr. KPH Edy Wirabumi, SH., MM selaku Ketua Harian dan YM Dra. Hj. R.Ay. Yani WSS Kuswodidjoyo selaku Sekretaris Jenderal.

Salah satu misi utama Bakum MAKN adalah membela hak-hak Kesultanan/Kerajaan yang selama ini terampas banyak pihak. “Tujuan dihadirkannya Bakum ini agar bisa berperan serta secara aktif dalam penegakan hukum dan memberikan bantuan hukum kepada anggota MAKN pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya,” kata KMS Herman.

Bukan sekedar jargon, KMS Herman langsung bergerak. Paska dilantik, ia dan tim Bakum MAKN, langsung menandatangani nota kesepahaman untuk membela hak-hak Kesultanan Bulungan, Kalimantan Utara. Penandatangan dilakukan MAKN dengan Pemangku Kesultanan Bulungan YM Datu Abdul Hamid.

“Kita sudah mendapat amanah lewat MoU guna mengurus dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh Kesultanan Bulungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas KMS Herman.

Ia bertekas mengembalikan hak-hak atas tanah milik Kesultanan Bulungan yang saat ini banyak dikuasai oleh pihak-pihak lain secara tidak sah dan melawan hukum. “Tim kita segera melengkapi berkas sebagai tindak lanjuti MoU ini,” jalas KMS Herman.

Selain dengan Kesultanan Bulungan, MoU juga akan dilakukan dengan Kerajaan dan Kesultanan anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara. (Mada Mahfud)

Share:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *