oleh

KPH Wiroyudho: Negara Semestinya Tempatkan Raja di Posisi Terhormat

BALI-MEDIA RAJA: Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Para raja memiliki andil besar dengan menggabungkan wilayahnya sehingga terbentuklah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu negara dengan bentang produktif terluas di dunia. Untuk itu sudah sewajarnya negara menempatkan para raja di posisi terhormat, entah di DPD atau di lembaga khusus.

“Semestinya ada formula untuk menempatkan para raja di posisi terhormat di negara ini,” kata KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Wiroyudho dari Kadipaten Pakualaman Yogyakarta saat sarasehan peluncuran Gamma Amantubillah di Bali, 21 April 2018.

Baca juga: http://mediaraja.com/gamma-amantubillah-resmi-launching-di-bali-70-raja-bergabung/

Indonesia, kata KPH Wiroyudho yang juga Ketua Umum Masyarakat Adat Nusantara (Matra) memiliki kesamaan dengan Malaysia terkait sejarah pemerintahan di masa lampau. Malaysia sebelum terbentuk negara Malaysia seperti sekarang ini terdiri atas berbagai kerajaan.

Demikian pun dengan wilayah yang menjadi Indonesia sekarang ini, terdiri atas ratusan kerajaan dari Sabang sampai Merauke. Namun pada kondisi saat ini, situasi berbeda jauh. Malaysia menempatkan raja-raja di posisi terhormat menjadi kepala daerah di wilayahnya masing-masing dengan kepala pemerintahan di daerah di jabat menteri besar yang dipilih melalui Pemilu.

Baca juga: http://mediaraja.com/wow-baru-pertama-organisasi-raja-dipimpin-wanita-32-tahun/

Sementara di Indonesia, tidak ada formula negara yang menempatkan raja di posisi terhormat. Memang paska kemerdekaan, raja otomatis menjadi bupati. Namun situasi tersebut hanya seumur jagung, setelah itu posisi raja seakan raib dari bumi Nusantara yang mereka bangun dengan tumpahan darah leluhur berabad-abad lampau.

“Memang ada perlakuan khusus, tetapi itu hanya pada 1 atau 2 kerajaan seperti di Yogyakarta, tetapi sebagian besar tidak di tempatkan di posisi terhormat di negara ini,” tutur KPH Wiroyudho.

Lalu dimana seharusnya para raja ditempatkan? Jika mengadopsi Malaysia, akan ada permasalahan karena di Indonesia, terutama di wilayah tertentu seperti di Sulawesi Selatan terdapat puluhan kerajaan. Maka lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bisa menjadi tempat untuk para Raja.

“Atau dibentuk lembaga khusus karena kalau DPD seperti sekarang ini terbatas, satu wilayah di wakili 4 orang,” tambahnya.

Penempatan para raja di posisi terhormat di negara ini penting dilakukan. Mengacu pada sejarah, raja adalah pembentuk dan sekaligus pusat budaya selama berabad-abad lampau di wilayah yang menjadi Indonesia sekarang ini. Melupakan kerajaan, berdampak pada lenyapnya budaya yang menjadi jati diri bangsa.  Indonesia kini semakin menjauh dari akar budayanya sehingga budaya asing menjadi dominan. Indonesia pun terancam tak memiliki karakter sendiri di percaturan dunia di masa mendatang jika tak melakukan pembenahan. (MM)

Share:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 comments

  1. Assalamu alaikum…
    PERLU dipertimbangkan wacana di atas. Akan tetapi perlu pula disadari bahwa kondisi pikihan pemerintahan di Malaysia sudah sangat berbeda di Indonesia.
    Kita jangan menutup mata bahwa negara kita dari negara-negara kerajaan yang kemudian berubah menjadi negara Republik dangan pola.kepemimpinan demokrasi yang dipimpin oleh Peesiden. Sementara Malaysia tetap menjadi kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja dan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Mentri.
    Jadi ketika raja-raja di Nusantara mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berarti raja-raja senusantara meletakkan kekuasaannya dan menyerahkan kepada NKRI (tanpa syarat).
    Ketuka Soekarno diangkat menjadi presiden tidak ada seorang pun raja di Nusantara yang menentang atau menolak…. semua setuju dan tunduk pada pemerintahan Soekarno. Demikian pula dalam pembentukan parlemen… tak ada raja yang ptotes atau ujuk-ujuk minta kursi di parlemen, bahkan semua tunduk dan ikut serta dalam Pemilu takun 1952 (sebagai Pemilu Pertama).
    Lalu dengan alasan apa kita meminta untuk.memberi fasilitas khusus kepada raja-raja di Nusantara di dalam MPR ataupun DPD.
    Saya khawatir dengan maksud tersebut kita akan mencederai niat baik dan keikhlasan raja-raja pendahulu kita yang tulus ikhlas menyerahkan kedaulatannya pada NKRI.
    Menurut saya raja-raja se Nusantara (itupun jika ada yang tersisa) dan masih mendapat pengakuan dalam masyarakatnya bukan hanya keluarganya, diangkat oleh masyarakatnya sendiri dan diberi penghormatan…. karena penghormatan keluarga itulah kemudian yang menjadi cikal bakal munculnya penghormatan dan kejormatan itu kembali.
    Demikianmpikiran saya….

  2. Waalaikum salam Pak Bahrum, memang perlu ada pendekatan-pendekatan tertentu karena beberapa keraton/museum kondisinya memperihatinkan. Padahal keraton sebenarnya memiliki kekayaan budaya yang jika tak ditangani dengan cara yang baik, kekayaan budaya akan hilang.