19 Januari 2018

Semua Unsur TNI dan Kapolri Saksikan Pengukuhan MARS Indonesia

Pejabat dari TNI Angkatan Laut, TNI Angatan Udara, TNI Angakatan Darat, dan Polri menyaksikan Pengukuhan MARS Indonesia di Gedung Depdagri, 24 Agustus 2017

JAKARTA-MEDIA RAJA: Berbagai unsur pemerintah hadir dalam pengukuhan Majelis Agung Raja Sultan Indonesia (MARS Indonesia), wadah berhimpunnya berbagai organisasi Raja Sultan. Selain Direktur Utama TMII dan tokoh keraton yang juga pengusaha Muryati Sudibyo, juga hadir pejabat dari unsur TNI dan Kapolri.

Pengukuhan MARS Indonesia berlangsung di Kementerian Dalam Negeri, Kamis 24 Agustus 2017. Sedianya pengukuhan akan dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, tetapi karena ada tugas mendadak, Mendagri melimpahkan tugas Pengukuhan Pengurus MARS Indonesia kepada Sekjen Depdagri Hadi Prabowo.

Panglima TNI diwakili Kasum TNI. Sedangkan Kepala Staf masing-masing angkatan mengirimkan para wakilnya untuk menyaksikan acara Pengukuhan MARS Indonesia di Kementerian Dalam Negeri. Dengan seragam lengkap pejabat tinggi masing-masing kesatuan, mereka duduk di baris terdepan di ruang Pengukuhan MARS Indonesia di lantai 3 Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri.

Pengukuhan MARS Indonesia menjadi tonggak penting, kembali munculnya peran para Raja Sultan, Datuk, Penglingsir, dan para Kepala Adat di berbagai belahan Indonesia. Sebelumnya peran Raja Sultan terus merosot sejak Pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara.

Itu tak mengherankan karena mayoritas Raja Sultan di Indonesia adalah motor penggerak perlawanan terhadap penjajahan. Belanda secara mendelegitimasi Raja Sultan dengan berbagai cara. Dengan kekuasannya, Belanda mengakui dan melantik Raja Sultan yang bekerjasama dengan mereka.

Sementara Raja Sultan yang melakukan perlawanan ditumpas dan hampir semua keratonnya di musnahkan. Pada masa Inggris berkuasa, meski hanya sebentar di Indonesia, peran Kerajaan dan Kesultanan dibubarkan.

Pada masa Pemerintahan RI paska kemerdekaan, peran Raja Sultan semula diwadahi dengan otomatis menjadi Kepala Daerah melalui konsep Swapradja. Namun perlahan tapi pasti, peran Kerajaan dan Kesultanan makin dipinggirkan.

Boleh dibilang hanya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman yang masih eksis karena Rajanya otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.  Sementara kerajaan atau kesultanan lainnya bagi hidup segan,mati tak mau, karena tak ada bantuan resmi dari pemerintah untuk menghidupi keraton.

Barulah pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mulai terbentuk organisasi yang menghimpun para Raja Sultan. Tercatat ada Yayasan Raja Sultan Nusantara, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN), dan Silaturahim Nasional Raja Sultan Nusantara (Silatnas).

Peran Raja dan Sultan mulai bergeliat dengan mulai banyaknya kegiatan seni budaya yang meraka tampilkan. Namun banyaknya organisasi Raja Sultan di lain isi, dinilai sejumlah pihak termasuk pemerintah, menimbulkan kebingungan. Maka wajar jika muncul suara-suara untuk membentuk wadah tunggal tempat bernaung organisasi Raja Sultan yang telah ada. (Mada Mahfud)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan