oleh

Temui Dirjen Kebudayaan, Majelis Adat Sumedanglarang dan Gagang Cikundul Bahas Implementasi UU Pemajuan Kebudayaan

JAKARTA, MEDIARAJA.com- Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menekankan pentingnya peran serta masyarakat adat dalam perumusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang tengah dilakukan Pemda di seluruh Indonesia. Tanpa peran serta masyarakat adat yang diakui keberadaannya, dikhawatirkan akan terjadi rekayasa birokrasi atau rekasaya intelektual dalam perumusan PPKD yang tidak sesuai dengan amanat UU Pemajuan Kebudayaan.

Dirjen Kebudayaan menyampaikan hal tersebut saat audiensi dengan Majelis Adat Sumedanglarang dan Majelis Adat Gagang Cikundul Cianjur di Jakarta, 1 Agustus 2018. Dalam audiensi, hadir sejumlah tokoh Majelis Adat Sumedanglarang dan Majelis Adat Gagang Cikundul yang dipimpin Ratu Susane Febriyati Soeriakartalegawa, SH.

Pemerintah Daerah kini tengah merumuskan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai implementasi UU Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017. Perumusan PPKD perlu mendapat sorotoan tajam agar kebijakan nantinya berpihak pada pelestarian nilai-nilai warisan leluhur.

Audiensi Masyarakat Adat Gagang Cikundul Cianjur dan Masyarakat Adat Sumedanglarang dengan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid.

“Tadi Bapak Dirjen Kebudayaan memberikan arahan agar kelompok dan lembaga adat yang sudah ada, dilibatkan dalam perumusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Tujuannya agar PPKD tidak serampangan dan bukan rekayasa birokrasi atau rekayasa intelektual,” kata Ratu Susane Febriyati Soeriakartalegawa SH, Ketua Majelis Adat Sumedanglarang dan Majelis Adat Gagang Cikundul dalam siaran pers yang diterima Mediaraja.com.

Hilmar, tutur Ratu Susane, mengindikasikan lemahnya respon sejumlah pemerintah daerah, kurangnya partisipasi masyarakat adat dan kurang transparannya pembentukan tim PPKD sehingga dikuatirkan penyusunan Strategi  Kebudayaan akan kurang optimal. Padahal peran serta masyarakat adat sangat strategis mengingat masyarakat adat akan menjadi aktor utama, sementara Pemerintah dan Pemerintah Daerah hanya sebagai fasilitator belaka.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Kebudayaan mendorong Majelis Adat Sumedanglarang dan Majelis Adat Gagang Cikundul, serta Masyarakat Adat Nusantara untuk terus berperan menjaga cagar budaya dan situs sejarah. Tujuannya agar nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur memiliki manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara ke depan.

“Dirjen Kebudayaan juga menekankan perlunya peran masyarakat adat untuk terus menjaga tapak sejarah,  nilai-nilai adat,  tradisi leluhur dalam seni tari, musik, tembang, beladiri, aksara, dan berbagai adat istiadat yang masih dipraktikkan dalam masyarakat adat agar tidak tergerus oleh arus globalisasi dan pengaruh kemajuan teknologi informasi,” tutur Ratu Susane.

Ratu Susane Febriyati Soeriakartalegawa SH bertekad Majelis Adat Sumedanglarang dan Majelis Adat Gagang Cikundul bersama Masyarakat Adat Nusantara akan turut berperan dalam Strategi Kebudayaan. Visi misinya adalah menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan moral dan akhlak bangsa sebagai benteng moral tatar Sunda di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sumedang. (Mada Mahfud)

Share:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *